Diyakini Ada Orang Kuat Lindungi Korupsi Timah Harvey Moeis Selama Ini, Berikut Alasan Pakar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Diyakini ada orang kuat atau pihak tertentu yang melindungi para tersangka kasus korupsi timah yang dilakukan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis dan crazy rich PIK Helena Lim.

Sebab dari keterangan Kejagung diketahui bahwa korupsi yang dilakukan para tersangka dalam korupsi tata niaga timah ini sudah dilakukan sejak 2015 sampai 2022 atau selama 7 tahun.

Hal itu diungkapkan Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (29/3/2024).

Baca juga: Sosok Harvey Moeis Suami Sandra Dewi, Jadi Brand Ambassador Ferrari dan Hadiahi Anak Jet Pribadi

Yenti meyakini ada pihak yang melindungi para tersangka kasus korupsi timah Harvey Moeis Cs.

Apalagi, kata Yenti, kasus tersebut baru terungkap saat ini oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) padahal korupsi sudah bergulir cukup lama atau dalam kurun waktu yang panjang.

Yakni terhitung sejak 2015 sampai 2022.

“Penambangan liar itu kan bisa dilihat dengan mata dan tidak mungkin sendiri, banyak orang. Apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan?” kata Yenti.

“Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi, siapa ini juga belum terungkap,” tambah Yenti.

Karenanya Yenti mempertanyakan pengawasan negara terhadap praktik-praktik ilegal seperti penambangan liar ini. 

Yenti curiga ada kongkalikong antara penambang liar dengan pihak yang mestinya bertindak sebagai pengawas.

“Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya? Atau pengawas-pengawas itu malah justru kongkalikong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini, ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini, malah memang dilindungi?” ujarnya.

Baca Juga  Gugatan Praperadilan Aiman Witjaksono Soal Penyitaan HP Ditolak, Ini Penjelasan Hakim PN Jaksel

Yenti juga mengaku heran PT Timah Tbk yang notabene merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) “kebobolan” dan menyebabkan negara rugi hingga ratusan triliun.

Menurutnya, berkaca dari kasus ini, harus dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan negara.

Ia juga mendorong Kejaksaan Agung untuk mencermati perusahaan-perusahaan boneka atau cangkang yang dibuat dalam kejahatan ini.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *