WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhitung Jumat (29/9/2023).
Ironisnya, penetapan status tersangka oleh KPK diberikan saat Syahrul Yasin Limpo sedang melakukan kunjungan kerja ke Roma Italia.
Sumber Wartakotalive.com di KPK memastikan, Yasin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Benar YSL telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata sumber tersebut.
Sebelumnya KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di kompleks perumahan menteri, Widya Chandra, Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejak Kamis (28/9/2023) sore, hingga Jumat (29/9/2023) sekitar pukul 10.10 WIB.
Terlihat KPK membawa mesin penghitung uang saat masuk ke dalam rumah dinas Syahrul Limpo.
Penetapan tersangka Mentan Syahrul Yasin Limpo ini, sepertinya benar dengan informasi bocoran yang diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Denny Indrayana di akun Twitternya @dennyindrayana, Sabtu 3 Juni 2023 lalu.
Dimana menurut Denny dalam langkah cawe-cawe Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 ini, maka dua menteri dari Partai Nasdem di kabinet Jokowi akan dijerat pidana dan ditersangkakan.
Baca juga: KPK Geledah Rumah Dinas Mentan Syahrul Limpo, Diduga Bawa Mesin Penghitung Uang
Yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Namuun soal jeratan kasus atas Syahrul Yasin Limpo agak keliru, meski esensi sebagai tersangka benar.
“Cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024,” kata Denny Indrayana.
“Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan korupsi,” beber Denny.
Seperti diketahui dua menteri dari Partai Nasdem yang kini berada di kabinet Jokowi adalah MenterI Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus. Memukul lawan oposisi, sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa,” ujar Denny.
Quoted From Many Source
