Sekjen Gerindra: Kata Siapa PDI-P Oposisi? Kalau Enggak, Bagaimana?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai masih sangat meragukan apakah PDI-P akan betul-betul menjadi oposisi saat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan kelak.

Hal itu dikatakan Muzani merespons apakah ada kekhawatiran Gerindra, jika PDI-P menjadi oposisi.

Sementara PDIP yang merupakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut sangat memungkinkan mendapat kursi Ketua DPR karena telah memenangkan Pileg 2024.

“PDI-P oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?” ujar Muzani saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024) malam.

Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.

Baca juga: Gabung Koalisi Pemerintahan atau Jadi Oposisi Setelah Pilpres 2024, Ini Sikap PKS

Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.

“Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda,” katanya.

Oleh karena itu, kata Muzani, Gerindra tidak keberatan mengenai siapa pun yang mendapat posisi Ketua DPR nantinya.

Baca juga: Soal Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, Ganjar: Keputusan Ada di Tangan PDIP

Bahkan, menurut dia, Gerindra juga tidak keberatan jika PDI-P mendapat jatah Ketua DPR lagi.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya tidak akan tinggal diam apabila UU MD3 direvisi demi ambisi memperebutkan kursi Ketua DPR.

Baca Juga  Terkait Kans Kemenangan Pasangan AMIN di Jabar Meski Ada Ridwan Kamil, Saan: Anies Lebih Berprestasi

Hal ini disampaikan Hasto usai ditanya soal pernyataan Partai Golkar bahwa dinamika politik tetap memungkinkan terjadi demi memperebutkan kursi Ketua DPR.

Baca juga: AHY Ceritakan Demokrat Menjadi Oposisi 9 Tahun Hanya Bisa Kritik Tanpa Eksekusi

“Tapi, kalau UU terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan, demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada 25 Maret 2024.

Hasto kemudian menyinggung soal norma politik yang ada.

Menurut dia, tidak bisa sebuah UU terkait pemilu ataupun hasilnya diubah setelah pemilu berlangsung.

“(Jika diubah) Itu menunjukkan ambisi, nafsu kekuasan,” ujar Hasto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Soal Kursi Ketua DPR, Gerindra: Kata Siapa PDI-P Oposisi? “,



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *