Terkait Penerimaan KJMU Pakai Desil, Komisi E Kesal Tidak Dilibatkan Pemprov DKI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Komisi E DPRD DKI Jakarta kesal dengan langkah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang tak dilibatkan dalam penerapan pemeringkatan kesejahteraan (desil) saat penerimaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Bahkan, anggota dewan bingung saat ditanya konstituen soal isu pengurangan KJMU yang mengacu pada desil.

“Kami tidak tahu, tidak paham dan tidak pernah diajak komunikasi atau dibagikan informasi dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Seharusnya kalau bapak menggunakan kebijakan bahwa karena keterbatasan anggaran, harus menggunakan desil, bapak sampaikan ke dewan,” kata anggota Komisi E DPRD DI Jakarta Sutikno.

“Biar nanti kalau suatu saat masyarakat ada yang bertanya, kami paham, kami mengerti,” ujar Sutikno saat rapat kerja dengar pendapat (RDP) dengan eksekutif pada Kamis (14/3/2024) petang.

Diketahui, rapat itu digelar untuk mengklarifikasi polemik dari isu pengurangan KJMU yang terjadi sejak sepekan terakhir.

Turut hadir Akesra Sekda DKI Jakarta Widyastuti, Plt Kadisdik DKI Jakarta Purwosusilo, Kadinsos DKI Jakarta Premi Lasari dan sebagainya.

Baca juga: Buka Suara Soal Isu Pengurangan KJMU, DPRD DKI Singgung Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Menurut Sutikno, eksekutif harus sering berkoordinasi dengan legislatif jika menemui kendala.

Jika keterbatasan anggaran menjadi pemicu alokasi KJMU dikurangi, kata dia, dewan akan mencarikan solusinya.

“Kalau penerimaan anggaran ada keterbatasan, timbul masalah, anggaran dibikin saja satu semester dan suatu saat nanti kalau ada (APBD) perubahan lagi, tambahin. Kan kami yang punya hak untuk masalah ke anggaran, karena kami adalah sebagai pelayan masyarakat,” jelas Sutikno.

Sutikno berharap, masalah ini menjadi pembelajaran bagi eksekutif jika menemui hambatan dalam mengeluarkan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan anggaran.

Jangan sampai eksekutif membuat kebijakan sendiri tanpa memberikan informasi yang lengkap, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Baca Juga  Pengamat Ujang Singgung Isu Terkait Putusan MK Terkesan Didorong ke Ranah Politik

Baca juga: Anies Minta Mahasiswa Penerima KJMU Janji Bayar Balik Beasiswa ke Negara

“Termasuk kami sangat sepakat sekali apa yang disampaikan Pak Jhonny (Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta), bahwa sekolah itu dari SD sampai SMA diusahakan gratis. Sekarang bayangkan, yang dapat KJP rata-rata sekolahnya negeri, yang sekolahnya swasta malah nggak dapat KJP,” jelas anggota Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta itu.

Sutikno juga berpesan kepada Disdik DKI Jakarta untuk mengevaluasi penyaluran bantuan pendidikan kepada anak-anak.

Terkadang mereka juga sudah mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *